TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa elite PDIP belakangan mengungkapkan sinyal yang berbeda soal peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadapi Pilpres 2024.
Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto konsisten tegas menyatakan sulit bagi partainya untuk membangun kerjasama dengan Partai Demokrat. Kata Hasto, kerjasama partai politik harus melihat aspek ideologi, historis, platform partai dan juga agenda strategis partai terhadap bangsa dan negara.
Dilihat dari aspek terakhir misalnya, ujar Hasto, PDIP memiliki banyak perbedaan dengan Partai Demokrat. Menurut Hasto, pelaksanaan pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Pendiri Demokrat itu tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.
"Dalam disertasi doktoral saya, juga saya kaji secara akademik, ada perbedaan fundamental kebijakan luar negeri dan pertahanan ketika dipimpin oleh kader PDI Perjuangan (Jokowi) dengan ketika dipimpin oleh Pak SBY," ujar Hasto saat dihubungi, Kamis, 14 Juli 2022.
Sementara dengan PKS, Hasto juga berkali-kali menegaskan tidak mungkin berkoalisi karena perbedaan ideologi antara kedua partai. “Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi, kami mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Saat kami bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan tidak mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," ujar Hasto beberapa waktu lalu.
Adapun anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu pernah ditegur karena mengeluarkan pernyataan yang berbeda dengan Hasto. Masinton menyebut pernyataan Hasto soal sulit bekerjasama dengan PKS dan Demokrat adalah pendapat pribadi. Ia menilai, tidak tertutup kemungkinan bagi PDIP untuk berkoalisi dengan partai mana pun, termasuk PKS dan Demokrat.
"Apa yang disampaikan Pak Sekjen itu secara pribadi. Tentu beliau menyampaikan itu fenomena di akar rumput. Tapi dalam kerjasama politik kan semuanya dengan mana saja, ya mungkin aja. Artinya bisa dilakukan kerjasama di level politik, cuma kadang di atasnya ketemu di bawahnya bisa beda. Langgam geraknya enggak sama. Kadang begitu. Itu harus digabungkan," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Jumat, 24 Juni 2022.
Menurutnya, PDIP tidak ada alergi dengan partai mana pun. "PDI Perjuangan itu selalu terbuka lah, jadi enggak bisa disimpulkan bahwa kita ini alergi bekerja sama dengan mana pun," ujar Masinton.
Sehari setelah pernyataaan tersebut, Masinton mendapat surat teguran dari Badan Kehormatan Partai karena berbicara ke publik, di wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
Belakangan, pernyataaan senada dikeluarkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Ia menyebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan menjalin komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang koalisi di Pilpres 2024.
Kata Bambang, Puan ditugaskan membangun komunikasi dengan semua partai, tanpa terkecuali.
"Perintah Ibu (Megawati) kepada Mbak Puan, temui ketua-ketua partai, bersilaturahmi dengan ketua-ketua partai. Kalau ketua partai tentu ke semua berarti. Perintah ibu (Megawati) tidak ada perkecualian, ya sampean bisa baca sendiri," ujarnya, Selasa lalu.
Atas dasar hal tersebut, ujar dia, Puan terbuka berkomunikasi dengan seluruh ketua umum partai. "Ibu tidak mengatakan ini nomor satu, ini nomor dua tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu. Oh misalnya mau sama-sama yang muda dulu, ketemu Mas AHY (Ketua Umum Partai Demokrat) bisa. Oh kira-kira ketemu yang ideologinya agak berjauhan, misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS) dulu ya monggo," tuturnya.
Selanjutnya: hubungan PDIP dan Demokrat ibarat air dan minyak...
